Inche Sayuna: Wacana Presiden Tiga Periode Tak Sejalan Semangat Reformasi
Kupang, MITC – Beragam reaksi dan tanggapan muncul setelah Komite Penyelenggara Referendum Terbatas pada Konstitusi 1945 dideklarasikan di Kupang, Senin (21/6/2021) sore.
Pada acara deklarasi itu dibacakan maklumat oleh anggota Komite Referendum. Dalam maklumat tersebut disebutkan, referendum akan dilaksanakan selama satu bulan dimulai pada Senin, 21 Juni 2021 hingga 21 Juli 2021. Referendum tersebut bersifat terbuka. Masyarakat NTT diminta menentukan pilihan untuk dua pertanyaan yang diajukan oleh Komite Referendum.
Pertama, apakah setuju jika Presiden Jokowi dipilih kembali menjadi presiden untuk periode ketiga?
Kedua, apakah setuju jika pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden diubah?
Ketua Komite Referendum, Pius Rengka, dalam pidatonya mengatakan, saat ini sedang berkembang opini di tingkat masyarakat Provinsi NTT yang meminta Jokowi dapat dipilih kembali.
Menanggapi kehadiran Komite Penyelenggara Referendum itu, Dr. Inche Sayuna, menyatakan pandangan dan sikap Partai Golkar. Menurut Inche Sayuna, gagasan mengubah pasal 7 UUD 1945 merupakan gagasan yang tidak produktif dan terkesan murahan. Ini tidak lagi sejalan dengan semangat reformasi.
Menurut Inche Sayuna, yang juga Sekretaris DPD Golkar NTT, deklarasi wacana presiden tiga periode bisa jadi datang dari para petualang politik yang mencari peruntungan dengan melempar isu tersebut, sehingga mereka juga bisa mendapat keuntungan dari presiden atau dari pengikut-pengikutnya.
Kepada media, Selasa (22/6/2021), Inche bahkan menilai deklarasi presiden tiga periode di NTT merupakan keisengan sekelompok orang untuk memancing reaksi publik, melihat reaksi presiden dan juga mencari keuntungan dari peristiwa ini.
Inche menegaskan, Partai Golkar tidak tertarik dengan wacana presiden tiga periode. “Partai Golkar lebih fokus pada tiga isu penting dan urgen saat ini, yakni pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan ancaman pergantian idiologi negara,” kata Ketua DPRD NTT ini.
Inche mengingatkan masyarakat NTT untuk tidak lengah terhadap tiga isu yang disebutnya. Terkait Covid-19, Inche menyebut pendapat para ahli.
“Para ahli di dunia sudah mengingatkan kita ancaman Covid-19 ini sangat serius. Jika Indonesia tidak bisa menangani Covid-19, kita akan sama seperti yang terjadi di India. Covid-19 varian baru ini sudah ada di Indonesia. Covid ini sangat berbahaya,” tegas Inche yang juga penyintas Covid-19 ini.
Yang kedua, urai Inche, terkait dengan pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Para ahli juga sudah memprediksi jika kondisi ekonomi terus seperti ini, Indonesia bisa runtuh, bisa ambruk. “Memang kita harus fokus pada perbaikan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalau kita tidak serius, ekonomi kita bisa ambruk,” tegasnya seperti dilansir dari kabarntt.co
Hal ketiga yang disebut Inche sangat berbahaya adalah ancaman menggantikan idiologi negara dengan idiologi lain yang cenderung bersifat radikalis.
“Saat ini bukan rahasia lagi sel-sel radikalisme sudah masuk di semua lini masyarakat. Kalau kita tidak hati-hati walaupun mereka bilang hanya perubahan pasal 7, menurut saya kita menjadi sangat murah dan mudah untuk mengubah UUD 1945. Hanya karena sekarang kita menemukan seorang presiden yang baik hati dan bekerja bagus lalu kemudian serta merta ingin mengubah pasal 7 UUD 1945. Kalau setelah Jokowi dan kita ketemu presiden yang tidak baik, kita ubah lagi ke dua periode. Murahan sekali kita, begitu cepat mengubah konstitusi,” kritiknya.
Wakil rakyat dari Dapil NTT VIII (Timor Tengah Selatan) ini berkali-kali mengingatkan dan mengajak masyarakat NTT untuk tidak main-main dengan UUD 1945.
“Kita jangan main-main dengan mengubah UUD 1945. Karena apa? Ancaman mengubah idiologi Pancasila itu cukup keras saat ini. Kalau kita mencoba membuat wacana presiden tiga periode, lalu mengarahkan agar UUD 1945 diubah, menurut saya isu ini tidak bagus. Jangan sampai orang-orang yang berkepentingan untuk melakukan perubahan terhadap idiologi itu menggunakan kesempatan itu sebagai pintu masuk sehingga mereka bisa melakukan perubahan secara mudah dan murah juga,” tegasnya.
Inche mengaku sama sekali tidak tertarik dengan wacana presiden tiga periode. “Saya tidak terlalu bergairah, apalagi presiden sudah memberikan reaksi yang cukup keras dengan tiga catatan penting itu. Menurut saya mewacanakan presiden tiga periode justru mempermalukan kita sendiri. Reaksi Presiden Jokowi terhadap mereka yang mewacanakan ini sudah jelas. Pertama, ingin cari muka; kedua ingin tampar muka saya; dan ketiga ingin menghancurkan saya,” kata Inche mengutip reaksi Jokowi.
Semangat reformasi tetap harus dijunjung tinggi tetapi pada hal tatanan tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
Negeri ini sudah lama merdeka namun baru nampak di saat seorang Jokowi menjadi presiden RI.
Hal ini membuktikan bahwa Jokowi adalah Presiden RI yang berprestasi sangat baik dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara Indonesia.
Oleh karena itu tidak ada salahnya jika seorang presiden yang berprestasi sangat baik diberi kesempatan untuk memimpin lagi negeri ini satu atau beberapa periode berikutnya.
Terkait hal ini tentunya langkah yang ditempuh adalah amandemen UUD 1945 namun terbatas pada pasal yang mengatur tentang masa jabatan seorang Presiden RI.
Di sini yang harus menjadi penekanannya adalah memberi kesempatan kepada Presiden RI yang berprestasi sangat baik untuk boleh memimpin negeri ini lebih dari 2 periode.
Jadi kesempatan perpanjangan masa jabatan presiden ini tidak hanya diberikan kepada Presiden Jokowi saja melainkan juga diberikan kepada Presiden2 RI berprestasi sangat baik berikutnya.