Pengamat Ekonomi Minta Pemprov Kaji Ulang Rencana Pinajaman 1,5 T dari PT SMI
Kupang, MITC – Sepakat dengan empat Fraksi DPRD NTT, pengamat ekonom dari Unwira Kupang, Dr. Stanis Man, juga meminta Pemerintah Provinsi NTT mengkaji ulang rencana pinjaman Rp 1,5 triliun di PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).
Empat fraksi yang meminta Pemprov NTT mengakaji ulang rencana pinjaman itu, yakni Fraksi Golkar, PDIP, Hanura dan PKB. Dalama pandangan umum fraksi yang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD NTT pekan lalu, empat fraksi ini menilai pinjaman itu terlalu memberatkan.
Terkait pinjaman itu, Dr. Stanis Man meminta Pemprov NTT agar memghitung lebih teliti terkait skenario-skenario yang disiapkan untuk pengembalian bunga dari pinjaman Rp 1.5 triliun tersebut.
“Misalnya Rp 400 miliar lebih dari Rp 1.5 triliun disiapkan untuk skenario-skenario pengembangan bisnis tertentu, namun harus didahului dengan studi kelayakan dengan melibatkan pihak independen, terutama para profesional. Jangan hanya melibatkan para pimpinan OPD, sehingga bisa kita lihat apakah secara ekonomi layak tidak pinjaman itu,” jelas Stanis seperti dilansir dari kabarntt.co
Stanis juga sangat ragu dengan skenario-skenario yang di siapkan pemerintah.
“Dan jika skenario bisnis ini dijalankan oleh dinas, saya kurang optimis, karena yang terjadi selama ini tidak pernah ada yang berhasil. Jadi barangkali agak sulit kita bisa mendapatkan pengembalikan yang menguntungkan bagi daerah untuk memanfaatkan dana tersebut,” imbuhnya.
Stanis menghimbau agar pemerintah harus mendahului dengan studi kelayakan dengan saksama sehingga benar-benar diperhitungkan dalam jangka waktu berapa lama bisa dikembalikan. Apakah memungkinkan setiap tahunnya memdapatkan keuntungan untuk menutupi pengembalian yang mencapai Rp 700 miliar atau 6,19 persen tersebut?
“Saya sendiri agak skeptis atau ragu ya kalau memang itu skenarionya,” serunya.
Menurutnya, ide pinjaman ini sangat bagus. “Bagus kalau sejak pertama Pak Viktor menjabat Gubernur NTT dan sudah melihat kemampuan keuangan daerah tidak seberapa, upaya terobosan itu sangat luar biasa. Namun ini sudah menjelang selesai dan tinggal 2 tahun dan itu akan membebankan keuangan daerah nanti terutama pemimpin selanjutnya,” kata Stanis.
Stanis berpendapat, dari sisi ekonomi tidak terlalu urgen untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dengan cara pinjaman, terutama dengan sisa masa jabatan gubenur yang sisa dua tahun.
“Sekarang yang kita pertanyakan kenapa baru sekarang ide pintanjaman itu baru muncul saat sisa masa jabatan tinggal dua tahun? Memang tujuannya sangat baik untuk pembangunan infrastruktur jalan, jika dilakukan pada awal jabatan dan yang jelas kita pasti setuju,” katanya.
Stanis mengatakan, infrastruktur jalan merupakan investasi yang tidak langsung mendapatkan pengembalian yang real dalam jangka waktu yang singkat Manfaatnya lebih pada jangka panjang, baik manfaat ekonomi maupun manfaat bagi sosial bagi masyatakat.
“Dan kalau jangka pendek sangat mustahil untuk langsung diperoleh, sehingga barangkali skenario itu tadi merupakan salah satu jalan untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk mengembalikan bunga pinjaman sebesar Rp 700 miliar setiap tahun,” katanya.
“Namun apakah bisa mendapatkan Rp 700 miliar setiap tahun dari skenario bisnis yang dilakukan? Saya yakin, feeling ekonomi saya agak sulit untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu,” katanya.
Lebih tegas Stanis mengatakan, Pendapatan Asli Daerah NTT tahun 2020 Rp 1,6 triliun dengan beban pengembalian pinjaman yang cukup besar yakni Rp 700 miliar. Jika skenario yang dipersiapkan tidak menguntungkan, maka sangat mengganggu pendapatan daerah nantinya.
“Kalau saya, dengan masa jabatan Pak Viktor yang sisa dua tahun ini barangkali dipikir-pikir untuk tidak direalisasikan. Jika mungkin direalisasikan harus hitung dengan benar supaya tidak mengganggu pendapatan daerah nantinya,” tegasnya (*)
