Menilai RPJMD TTU Cacat Hukum, Aliansi Cipayung Gelar Aksi Demonstrasi
Kefamenanu, MITC – Aliansi cipayung Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengelar aksi demonstrasi pada Jumat, (29/10)
Beranggotakan ratusan orang dari gabungan ketiga organisasi yang bersatu dalam aliansi cipayung Kabupaten TTU, aksi demonstrasi ini dimulai dari depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor kemudian ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TTU dan berakhir di kantor Bupati Timor Tengah Utara.
Kepada MITC , perwakilan aliansi cipayung mengatakan bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh PERDA dan DPRD Kabupaten TTU dinilai cacat hukum, dan hal ini yang menyebabkan adanya aksi dari aliansi cipayung.
“Produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD beberapa saat yang lalu yaitu PERDA nomor 3 tahun 2021 dinilai cacat hukum oleh aliansi cipayung dan hal ini yang menyebabkan adanya aksi besar-besaran oleh cipayung,” pungkas Fransiskus Ratregis, mewakili aliansi cipayung TTU.
Beliau menambahkan bahwa apa yang aliansi lakukan hari ini adalah bagian dari menjaga marwah konstitusi dan aliansi cipayung akan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali produk hukum yang sudah ditetapkan.
Beliau menambahkan bahwa apa yang aliansi lakukan hari ini adalah bagian dari menjaga marwah konstitusi dan aliansi cipayung akan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali produk hukum yang sudah ditetapkan.
Dinyatakan cacat hukum karena sebagaimana dijabarkan dalam surat gubernur NTT nomor : BU.660/23/KLHS/2021 tentang validasi KLHS RPJMD Kabupaten TTU 2021-2026 dalam poin 9 menyebutkan bahwa dengan tidak rapat telaah teknis maka dokumen KLHS RPJMD Kabupaten TTU 2021-2026 tidak tervalidasi. (*TB/AAT)
