Melki Laka Lena Sebut Perpres 72 Tahun 2021 Bentuk Komitmen Serius Pemerintah Turunkan Stunting
Kupang, MITC – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama mitra kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus gencar melakukan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting. Kali ini Kampanye Stunting dilaksanakan di Desa Anakalang, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Minggu 23/7/2023.
Melki Laka Lena, Sapaan akrab Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kegiatan ini mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024.
“Pa Jokowi sendiri memberikan perhatian pada masalah stunting ini dengan memberikan instruksi presiden tahun 2021 yang lalu bagaiamana beliau mendorong agar semua kementerian lembaga dari tingkat pusat sampai daerah, ke desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bersama dengan swasta, tokoh agama, tokoh adat, kita semua ini untuk bersama – sama bekerja sama, bersinergi untuk mengatasi masalah stunting di tanah air dengan yang menjadi komandannya adalah BKKBN,” Jelas Melki.
Melki Laka Lena menjelaskan kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting ini dilakukan karena masih banyak orang yang belum megetahui apa itu stunting.
“Makanya saya dengan BKKBN kerja sama untuk program semacam ini karena masih banyak orang di Indonesia, NTT belum memahami stunting dengan baik,” jelasnya.
Ketua Golkar NTT ini juga menjelaskan dampak yang diakibatkan dari anak yang menderita stunting yaitu kondisi berat lahir rendah, kecil, kurus dan pendek dan berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.
Terkait dukungan komisi IX DPR RI dalam percepatan penurunan Stunting, Melki Laka Lena mengatakan pihaknya terus mendorong BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stutning untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi strategi penurunan stunting antar kementerian/lembaga sesuai dengan Perpes Nomor 72 tahun 2021 dan membuat program inovatif untuk menurunkan angka stunting sebanyak 14 % pada tahun 2024 sebagai upaya pemenuhan target dari presiden Jokowi.
Selain itu Melki menyampaikan, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk merealisasikan pemenuhan alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang diperlukan, fasilitas layanan kesehatan untuk percepatan penurunan stunting, dan meningkatkan program koordinasi pelaksanaan penurunan stunting di Kementerian/ lembaga terkait lainnya serta memastikan pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan kader keluarga berencana, termasuk keikutsertaan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kepesertaan PBI.
Sementara Pranata Kependudukan dan KB Ahli Madya, Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Mikhael Yance Galmin, mengatakan prevelensi angka Stunting di kabupaten Sumba Tengah sudah cukup bagus yaitu di angka 7 Persen.
“Angka di kabupaten Sumba Tengah itu sudah cukup bagus diantara kabupaten kota se NTT karena di februari tahun 2023 sisa 7 persen angka stunting. 7 persen itu dari total balita. Artinya dari angka itu sekitar 500-an lebih balita yang masuk kategori stunting,” jelas Yance.
Walaupun angka stunting sudah turun namun Yance meminta semua pihak agar terus bekerja menurunkan angka stunting sampai nol persen.
“Walau cuma 1 atau 2 orang namun kita bertanggungjawab bahwa di 15 tahun ke depan ada taruhan soal kualitas anak. Untuk itu penting kita memahami apa itu stunting,” pungkas Yance. (*)
