Ini Tiga Catatan Kritis Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna Bagi Pemerintah

Kupang, MITC – Wakil Ketua DPRD NTT, Inche D Sayuna, dalam nada kritis mempertanyakan kemitraan antara Pemprov NTT dengan DPRD NTT. Inche meminta pemerintah lebih menghargai lembaga Dewan.

Gugatan Inche itu dilontarkannya dalam rapat Badan Anggaran DPRD NTT, Jumat (5/8/2022) malam. Rapat itu dihadiri Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni. Dari pemerintah hadir antara lain Kaban Keuangan Daerah NTT, Zakarias Moruk, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. Zet Sony Libing, dan kepala dinas terkait.

Dalam rapat banggar tersebut juga dibahas kenaikan tarif TNK dan juga kewenangan Provinsi NTT untuk menentukan tarif TNK berikut payung hukum untuk kenaikan tarif tersebut.

Inche memberikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah Provinsi NTT terkait fungsi DPRD NTT. Inche meminta Pemerintah NTT harus lebih menghargai lembaga DPRD sebagai mitra.

“Saya punya tiga catatan penting. Yang pertama, saya hanya mau kasih tahu Pak Kadis Pariwisata bahwa fungsi pemerintahan itu juga di dalamnya ada DPRD. Semua tindakan eksekutif itu harus dikomunikasikan dengan DPRD, dan tidak bisa pemerintah melakukan sendiri, seperti bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup lalu buat MoU sendiri dan kami tidak tahu MoU modelnya seperti apa, percakapan dengan KLH kami juga tidak tahu bahwa ada penyerahan kewenangan KLH kepada pemerintah provinsi. Ini model kemitraan seperti apa yang dibangun oleh Pemerintah NTT dengan lembaga yang lebih tinggi dan DPRD tidak tahu?” kata Inche dalam nada heran.

Sekretaris DPD I Golkar NTT itu berharap agar Gubernur NTT lebih menghargai lembaga DPRD dan juga lebih terbuka, agar apapun yang diputuskan Pemerintah NTT diketahui oleh DPRD.

“Tolong kasih tahu Bapak Gubernur tolong hargai lembaga ini. Karena unsur pemerintahan itu ada dua pak, ada DPRD dan eksekutif. Semua yang bapak-ibu lakukan dengan tujuan baik itu tolong dikomunikasikan dengan baik dengan DPRD agar kami juga tahu. Dokumen-dokumen yang Pak Kadis bilang tadi itu, MoU persetujuan KLH kasih ke kami pak, sehingga kami juga tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah provinsi. Jujur sampai hari ini sebagai pimpinan DPRD NTT kami tidak tahu dan tidak pernah mendapatkan informasi,” jelas Wakil Rakyat dari Dapil TTS ini.

“Dokumen-dokumen yang bapa jelaskan itu sampai hari ini kami tidak tahu, MoU juga kami tidak tahu, tidak pernah baca. Bapa bilang tadi bahwa ada percakapan dengan KLH dan disetujui beberapa kewenangan diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT kami juga tidak tahu. Minimal tembusan surat dikasih ke kami pak, sehingga kami tahu dan kami rasa dihargai sebagai unsur pemerintahan daerah ini juga. Kalau sudah seperti ini, bahwa eksekutif tidak lagi menghargai DPRD, saya minta Pak Sekda supaya apa-apa yang dilakukan oleh eksekutif tolong kami dikoordinasikan, minimal kami diberi surat, sehingga kami bisa tahu,” seru Inche, vokalis DPRD NTT yang terkenal kritis.

Yang kedua, lanjut Inche,  soal TNK (Taman Nasional Komodo).  “Saya kira diskusi publik itu hak gubernur bicara ke media bahwa Perdanya sementara dipersiapkan. Hari ini saya baca pernyataan Kadis Pariwisata tidak perlu Perda, cukup MoU. Saya mau kasih tahu kepada Kadis Pariwisata, MoU itu hanya kesepakatan perdata dan tidak serta merta dijadikan  dasar hukum.  Apalagi bapa bilang uang itu akan disetor juga dibagi di APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Landasannya apa? Kenapa saya bilang liar?  Ya memang pungutan tanpa landasan hukum itu pungutan liar,” kata Inche dengan tegas.

Yang ketiga, Inche menyentil PT. Flobamor  yang mengelola tiket masuk TNK. “Pak Kadis (Kadis Pariwisata NTT) jangan berpikir kami ini apa ya… kami tidak suka dengan PT. Flobamor. Saya kira ukuran kita untuk menilai kinerja jelas, BUMD kah atau OPDkah melakukan kinerja dengan sempurna wajib kita kasih reword (penghargaan) pak. Tapi jika kinerjanya buruk, kita kasih reword menurut saya ada apa?” gugat Inche.

“Pandangan Umum Fraksi tentang LKPJ (Gubernur NTT) tahun 2021 jelas. Semua fraksi kecuali Fraksi Nasdem, minta audit terhadap  PT. Flobamor, audit dengan tujuan tertentu. LHP BPK sampai hari ini saja mereka tidak tahu. Saya hadir di komisi 3 dengan PT. Flobamor, saya tanya sama PT. Flobamor soal temuan BPK dia bilang tidak tahu. Saya tanya Biro Ekonomi, kamu kan mengawasi dan membina, juga mereka tidak tahu. Saya tanya keuangan juga tidak tahu kalau ada LHP BPK. Maksudnya apa ini?” tanya Inche.

“PT.Flobamor saja tidak tahu, Biro Ekonomi yang diberi kewenangan mengawasi dan membina tidak tahu. Jadi mau bagaimana? Apalagi kita memberikan tanggung jawab yang besar, saya pikir-pikir ini bagaimana, gunanya apa? Ada apa ini? Saya tidak mau lanjutkan lagi. Hanya tiga cacatan ini untuk eksekutif, mohon supaya Pak Sekda sekali lagi saya minta pengertiannya. Semua yang berkenaan dengan pelaksanaan unsur pemerintah daerah tolong diinformasikan dengan DPRD supaya kami juga tahu,” seru Inche. (*np/aat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.