Oelamasi, MITC – Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang berkategori merah dalam kasus stunting. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Kupang
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Kupang yang dikonfirmasi mediaindonesiatimur.com via telepon selulernya mengatakan, “Pemerintah sejauh ini sudah cukup maksimal memberi perhatian terhadap penanganan stunting, dan dalam berbagai kesempatan termasuk dalam rapat dengan forkompimda hal ini sudah saya sampaikan. Namun jika masih masuk kategori merah, yang pertama hal ini harus menjadi perhatian kita bersama dan sama-sama kita dengan cara masing-masing berpikir dan berupaya untuk mengatasi hal ini,” ujar Taimenas
“akan tetapi sebaiknya BKKBN, Dinas Kesehatan dan OPD teknis terkait yang menangani persoalan stunting ini harus turun langsung ke lapangan untuk yang pertama melakukan validasi data secara akurat kedua memastikan langkah penangan yang tepat agar persoalan stunting di Kabupaten Kupang dapat ditekan angkanya,” tutur Taimenas pada Jumat, (04/03/2022)
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Robert Amheka yang dikonfirmasi melalui pesan whatsapp mempertanyakan alat ukur yang digunakan oleh BKKBN.
“tolong dipertanyakan, alat ukur aksi konvergensi menggunakan elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) dari 41 persen tahun 2017 ke 23 persen di 2022 terus sekarang BKKBN hanya lakukan inovasi dari aksi besar (aksi konvergensi) memakai alat ukur yang mana, sedangkan tidak atau belum membatalkan E PPGBM, dan mensosialisasikan SSGI, terus mereka mau start dari mana,” imbuh Amheka
Lebih lanjut, Amheka mengatakan, “tapi kami bersyukur untuk sekarang urusan stunting sudah dilimpahkan ke BKKBN jadi kita berharap target yang telah ditetapkan dengan berbagai program strategis dapat tercapai,” tutur Amheka
Penyematan status merah tersebut yakni wilayah yang prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, dalam rilis resminya yang dilansir dari Kompas.com, Kamis (3/3/2022), menyampaikan, “Saya yakin dengan fokus kepada konvergensi tingkat desa sangat menentukan penerimaan paket manfaat kepada keluarga berisiko stunting, sehingga pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan atau desa harus disegerakan. “Keberadaan TPPS di semua tingkatan pemerintahan sangat membantu pencapaian target penurunan angka stunting,” ujar Hasto.
Sudah menjadi komitmen kebangsaan, pembangunan keluarga adalah fondasi utama tercapainya kemajuan bangsa. Untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah, BKKBN yang diberi tugas Presiden Jokowi sebagai pengendali pencegahan stunting di tanah air, akan menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) di Kupang pada Jumat, 4 Maret 2022. “Momentum Indonesia Emas 2045 harus kita persiapkan dari sekarang agar keluarga sehat, produktif dan berkualitas bisa kita raih,” kata Hasto
Menurut Hasto yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional ini, kecenderungan rata-rata penurunan stunting di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 berkisar 0,3 persen. Sementara, target penurunan stunting dari tahun 2020 hingga 2024 harus berkisar di angka 2,5 persen. Angka stunting 14 persen yang menjadi target nasional di 2024 diyakini akan tercapai termasuk kontribusi dari NTT. Dia menjelaskan, persoalan stunting yang ada di masyarakat, tidak saja menjadi urusan pemerintah atau pemangku kepentingan belaka. “Persoalan stunting adalah persoalan bangsa yang harus kita tuntaskan bersama dan membutuhkan kolaborasi semua kalangan,” ucapnya.
Kepala BKKBN Kabupaten Kupang, Yesaya Lanus yang dikonfirmasi media ini belum merespon hingga berita ini diturunkan. (*aat)
