Pendapat Akhir Fraksi Golkar NTT, Tekanan Fiskal Makin Berat di Tahun 2022
Kupang, MITC – Fraksi Golkar DPRD NTT mengingatkan tahun 2022 nanti tekanan terhadap fiskal daerah mulai memberat. Kondisi ini terjadi akibat penurunan dividen dari Bank NTT yang selama ini menjadi andalan pemasukan Pemda NTT.
Peringatan Fraksi Golkar DPRD NTT ini diuraikan Juru bicara Fraksi Golkar, Drs. Gabriel Manek, ketika membacakan pendapat akhir fraksi pada sidang paripurna DPRD NTT, Senin (29/11/2021) yang dikutip dari kabarntt.co
Rapat paripurna ke-11 DPRD NTT dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi itu dipimpin Ketua DPRD NTT, Emelia Nomleni, didampingi Wakil Ketua, Inche Sayuna, dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.
Dalam pendapat akhir yang dibacakan Gabriel Manek, Fraksi Golkar mengingatkan tahun anggaran 2022 mendatang tekanan terhadap fiskal daerah mulai terasa berat.
Hal pertama yang menyebabkan karena, terutama akibat penurunan dividen Bank NTT yang menjadi andalan PAD. “Dividen ini secara signifikan menurun dengan penerimaan dividen hanya 50 persen karena harus menjaga stabilitas modal inti minimum (MIM) Bank NTT sebesar Rp 3 triliun di tahun 2024,” urai Gabriel Manek.
Gabriel Manek menguraikan pencapaian laba bersih Bank NTT masih sangat jauh dari yang ditargetkan RUPS melalui Pemegang Saham Pengendali (PSP) yaitu Rp 500 miliar pertahun.
Pada tahun 2018 laba bersih Bank NTT Rp 250,816 miliar dengan dividen mencapai 87,50 persen.
Tahun 2019 laba bersih Rp 236,475 miliar dengan dividen 87,50 persen. Tahun 2020 laba bersih Rp 336,289 miliar dengan dividen 87,50 persen.
Estimasi laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 222,157 miliar dengan dividen hanya 50 persen. Estimasi laba bersih tahun 2022 sebesar Rp 244,373 miliar dengan dividen hanya 50 persen.
“Itu sebabnya sejak tahun anggaran 2021 estimasi dividen yang masuk ke APBD tahun 2022 hanya sebesar Rp 29,640 miliar dan juga estimasi dividen yang masuk APBD 2023 hanya sebesar Rp 33,597 miliar, padahal sebelumnya dividen yang masuk ke APBD pernah mencapai angka Rp 70-an miliar,” tegas Gabriel Manek.
Menurut Faksi Golkar, kondisi ini pasti akan berlangsung terus sampai dengan tahun anggaran 2024, kecuali managemen Bank NTT dapat meningkatkan laba bersih mencapai target pemegang saham pengendali, yaitu Rp 500 miliar per tahun.
“Ini perlu diantisipasi secara baik dan benar dalam pengelolaan Bank NTT agar tidak terjadi penurunan yang signifikan lagi ke depan,” kata mantan Bupati Timor Tengah Utara ini.
Hal kedua yaitu karena dampak Kebijakan Pinjaman Daerah seperti yang berkali-kali diingatkan oleh
Fraksi Partai Golkar, sudah mulai memberatkan fiskal daerah pada TA 2022. Pinjaman daerah reguler TA 2020 sebesar Rp 339.776.241.000,- dan pinjaman daerah dalam rangka PEN Daerah TA 2021 sebesar Rp 1,003 Triliun. Salah satu dampaknya adalah, tidak terpenuhinya target pengeluaran yang sifatnya
terikat pada TA 2022.
Dana cadangan untuk Pemilihan Gubernur yang semula dianggarkan sebesar Rp 170 miliar dari total dana Pemilihan Gubernur yang diperkirakan sebesar Rp 486.250.000.000, turun menjadi Rp 121.101.718.492,-. Sementara itu, Penyertaan Modal yang sudah diatur definitif dalam Perda terpaksa tidak dapat dipenuhi dari yang seharusnya sebesar Rp197 Miliar menjadi hanya Rp 41 Miliar lebih pada TA 2022 ini.
Hal ini terjadi karena Pemda harus menyediakan dana untuk menutup Cicilan Pengembalian Pokok Utang dan bunga Pinjaman Daerah Tahun 2020 sebesar Rp 198.475.854.333. Fraksi Partai Golkar memperkirakan, bahwa tekanan fiskal daerah akan semakin berat pada Tahun Anggaran berikutnya karena selain untuk pelunasan Pokok dan Bunga Pinjaman TA 2020, juga kita akan melunasi, pokok dan bunga Pinjaman PEN Daerah 2021, yang pokok pinjamannya sebesar Rp 1,003 Triliun.
