Nihil Quota CPNS, GMKI Tiakur Minta Bupati Evaluasi Kinerja Kepala BKPSDM Maluku Barat Daya
Tiakur, MITC – Merespons informasi yang beredar terkait tidak adanya atau nihil quota CPNS di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tiakur melakukan aksi demonstrasi dengan mendatangi kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten MBD
Piter Haratilu selaku koordinator aksi dalam orasinya mengatakan “Aksi tersebut dilakukan murni
inisiatif GMKI selaku organisasi tanpa dorongan ataupun kepentingan siapapun,”
“Alasan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak menindaklanjuti usulan quota CPNS Kabupaten MBD
dikarenakan persoalan jaringan, gedung dan anggaran sangatlah tidak rasional karena menurutnya
soal gedung dan jaringan di Kota Tiakur sudah memadai. Dirinya mengancam apabila tidak ada
perwakilan pemerintah yang keluar menemui para pendemo maka dia akan medatangkan jumlah masa
yang lebih besar.
Setelah melakukan orasi sekitar hampir 1 jam, pendemo kemudian ditemui oleh Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten MBD, Dalma Eoh untuk memediasi tuntutan dan keinginan para
pendemo untuk bertemu dengan Bupati. Lewat sejumlah proses mediasi akhirnya Wakil Bupati MBD, Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily M.Si akhirnya bersedia bertemu para perwakilan pendemo di aula Kantor Bupati,
Kepada massa aksi, Kilikily menjelaskan, “Selaku Pemda, saya ikut prihatin dengan kondisi tersebut, saya berjanji bahwa Pemda akan selalu berkoordinasi dengan DPRD sehingga persoalan- persoalan yang
dihadapi, dapat teratasi dengan baik. Sehingga kalau kemudian dalam sistem itu ada kesalahan,
maka harus ada perubahan dari proses itu sendiri sebagaimana yang diinginkan bersama,” tandasnya
“Soal evaluasi terhadap kepala BKSDM dan Kabag Organisasi, saya tegaskan akan dievaluasi
sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,”
“Selaku mantan Kepala BKSDM (dulunya BKD), saya sangat menyesalkan kejadian ini karena
sepanjang saya menjabat sebagai kepala BKPSDM tidak pernah menghambat dan mempersulit
angkatan kerja di daerah ini, baru kali ini saya menemukan ada kejadian ini,” beber Kilikily
“Saya pastikan, untuk quota CPNS tahun 2021 ini MBD tidak ikut namun mudah-mudahan ditahun 2022 kalau ada kesempatan dari Pusat maka saya menjaminkan bahwa MBD akan ikut sesuai dengan quota dan kebutuhan formasi yang ditentukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan sebab itu
merupakan stressing pemerintah daerah dalam visi dan misi pemerintah daerah dan juga pemerintah
pusat,” urainya
“Pemda tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi dan keinginan masyarakat karena dari masyarakatlah maka lahirlah bupati dan wakil bupati sabagai pemimpin di negeri ini,” tutup Kilikily.
Masa peserta aksi kemudian bertolak menuju kantor DPRD sekitar pukul 11:30 WIT. Di depan kantor DPRD MBD, massa aksi kembali melakukan orasi-orasi,
Salah satu orator aksi, Marthea Abraham dalam orasinya menggugat kinerja DPRD, Abraham mengatakan, “Tidak adanya quota CPNS di Kabupaten ini maka anggota dewan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya di nilai gagal dalam menjalankan fungsi kontrolnya.
Sementara itu, orator selanjutnya, Bilvan Sakhnosiwy dalam orasinya mengatakan, “Tidak adanya quota CPNS maka secara tidak langsung merupakan bentuk pembunuhan terhadap generasi muda para pencari kerja dalam hal memperoleh pekerjaan”
Sekitar 1 jam melakukan orasi di halaman kantor DPRD , masa ditemui oleh anggota dewan antara lain: Evert Mose (Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten MBD), Yesri Lolopaly ( anggota komisi B), Alex Dadiara (Komisi A), Korneles Lokwaty ( Komisi A). Dan langsung mengajak peserta aksi untuk ada dialog di ruang rapat komisi B DPRD Kabupaten MBD
Dalam dialog tersebut lewat koordinator aksi saudara Piter Haratilu membacakan serta menyerahkan pernyataan sikap GMKI . Adapun pernyataan sikap GMKI cabang Tiakur sebagai berikut :
1. Merasa prihatin dengan tidak adanya quota CPNS MBD 2021 akibat kelalaian lembaga eksekutif dan legislatif.
2. Menuntut DPRD dan Bupati MBD untuk mengevaluasi kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten MBD dan Plt. Kabag Organisasi setda MBD
3. Mendesak DPRD agar duduk bersama Bupati MBD untuk cepat mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan persoalan yang ada
4. Mendesak DPRD dan Bupati untuk mengawal kepentingan masyarakat di aras Nasional
“Kami juga merasakan kesedihan yang sama terkait permasalahan ini, dan tidak akan tinggal diam tapi akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya” ungkap Ever Mose menanggapi pernyataan sikap peserta aksi,
Terkait kepala BKPSDM dan Plt. Kabag Organisasi pasti akan di evaluasi tetapi untuk mengambil langkah terkait sanksi, itu bukanlah domainnya DPRD melainkan Pemda,” tandasnya
Sementara itu Yesri Lolopaly dalam tanggapannya mengatakan bahwa DPRD Kabupaten MBD akan berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang sebelum tanggal 31 mei agar quota CPNS MBD bisa di akomodir,
“Hari kamis ini ada penerbangan dan saya usulkan solusi buat wakil ketua untuk bisa menuju ibu kota untuk memperjuangkan hal ini di sana,” ujar Lolopaly
Masa peserta aksi lewat koordinator aksi sebelum mengakhiri dialog dalam closing statment-nya mengatakan akan kembali melakukan aksi yang sama dalam jumlah yang lebih besar bahkan akan melibatkan elemen masyarakat serta akan membuat petisi yang berisikan mosi tidak percaya terhadap anggota DPRD Kabupaten MBD saat ini.” Aksi ini dikawal ketat oleh pihak keamanan dari Polres MBD. (Chello dan Tim)
Editor: Alberto Tatibun
