Bawaslu SBD Gelar Sosialisasi Jaminan Hak Pilih & Pemeliharaan Data Pemilih
TAMBOLAKA, MEDIAINDONESIATIMUR.COM – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan kegiatan Sosialisasi Jaminan Hak Pilih dan Pemeliharaan Data Pemilih. Bertempat di Aula Hotel Sumba Sejahatera pada Rabu, (21/10/2020).
Dipantau mediaindonesiatimur.com setelah kegiatan upacara Nasional dan doa pembuka, kegiatan ini langsung di buka oleh Ketua Bawaslu Sumba Barat Daya, Nikodemus Kalela yang disaksikan oleh 50 peserta yang berasal dari Organisasi Kemahasiswa, Partai Politik, Tokoh Agama dan Toko Masyarakat dengan kedua Narasumber yang merupakan Ketua KPU SBD dan Kepala Dispendukcapil SBD yang diwakili.
Dari penyampaian materi dari kedua narasumber itu, Ketua PMKRI Cabang Tambolaka St. Agustinus, Yulius Lere dalam sesi tanya jawab memberikan tanggapan serta kritikan terkait Jaminan Hak Pilih dan Pemeliharaan Data Pemilih.
Ini mungkin lebih ke penekanan terkait jaminan hak pilih. Ini pendapat dan saran kritik terkait jaminan hak pemilih harus ada perlindungan dari negara agar para pemilih menggunakan haknya secara bebas, jujur sesuai asas LUBER. Langsung umum bebas rahasia, ungkap Ketua PMKRI Yulius Lere
Lanjutnya, “Kita ketahui bersama selama ini masyarakat di intimidasi hak pilihnya dengan gunakan uang dan kekuasaan”, Kata Yulius
Lebih lanjut Ketua PMKRI mengatakan “Maksud saya asas LUBER ini betul-betul ada perlindungan oleh Negara harus betul-betul dilakukan. Mulai dari proses kampanye sampai penetapan hasil pemilu. Agar pemilu benar-benar menghasilkan wakil dan pemimpin rakyat yang berkualitas sesuai keinginan hati nurani rakyat”, imbaunya
Dikatakan Yulius, “Jika pemilunya dalam intimidasi maka jangan pernah berharap kita mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas.Proses selalu ada hubungan langsung dengan hasil”, jelasnya
Untuk Dispendukcaspil sama saran dan kritik juga terkait pengurusan atau pembuatan KTP yang lelet. Masyarakat selalu dipersulit dalam pembuatan KTP banyak alasan yang disampaikan oleh pegawai Dispendukcaspil bahwa tidak ada blangko, tinta dan lain sebagainya”, katanya
Lanjut Yulius, “Jadi masyarakat bukan malas buat KTP tetapi jenuh dengan proses pembuat KTP yang butuh waktu lama sehingga masyarakat lebih memilih tidak mau urus KTP”, Katanya
Yulius berharap Dispendukcaspil harus benar-benar membantu masyarakat dengan mempermudah pembuatan KTP sehingga angka masyarakat yang belum urus KTP bisa berkurang dan bahkan hilang, harapnya
Ditambahkan Yulius ” Selain KTP juga akta kelahiran dan kartu keluarga harus di permudah dalam proses pembuatan sehingga masyarakat bisa menjangkau.” tutupnya (YANTO TENA/MIT)
