Kerjasama KKP dan Pemkab Sumba Timur Akan Bangun Tambak Udang Diatas Lahan 1.500 Hektar

Kupang, MITC – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dirjen Perikanan Budidaya, menjalin kerjasama untuk pembangunan Integrated Shrimp Farming di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT. “Penandatanganan nota kesepakatan tersebut bermaksud untuk mewujudkan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan di Kabupaten Sumba Timur,” ujar Dirjen Budidaya Perikanan KKP RI Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc, kepada wartawan di Kupang usai Penandatanganan Nota Kesepahaman, Selasa (27/12/2022).

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc dan Bupati Sumba Timur, Drs. Khristofel Praing, M.Si.

Dilansir dari koranntt.com, Direktur Jenderal Perikanan dan Budidaya Ikan RI, Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc, mengatakan, pihaknya segera melakukan pembangunan untuk masyarakat NTT, khususnya di Kabupaten Sumba Timur.

“Kalau tidak ada halangan, kami ingin bangun sesuatu untuk masyarakat di wilayah NTT, lebih tepatnya di Sumba Timur,” ujar Haeru Rahayu

Menurutnya, kesepakatan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya budidaya, dimana saat ini KKP sedang mengimplementasikan konsep sosioekonomi.

“Saat ini ada empat komoditas yang sedang kita usulkan, salah satunya Udang. Objek Udang nasional mengamanatkan kepada kami di tahun 2024 harus mencapai 2 juta ton,” jelasnya.

“Saat ini baru 1 juta ton. kita coba lakukan kegiatan ini, yang bersifat revitalisasi dan krebitalisasi. Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih tradisional,” tambahnya.

Dia menjelaskan, saat ini proses greenbook dan bluebook sudah mendapatkan 3 lokasi, yakni di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Sulawesi.

Dalam perjalanan, kata dia, pihaknya belum bisa mengeksekusi, karena itu bukan merupakan milik negara, Pemerintah Pusat (Pempus) maupun milik Pemerintah Daerah (Pemda).

Ia menerangkan, untuk mengeksekusi program tersebut, banyak ritual birokrasi yang harus dilalui dan ditaati, sehingga pihaknya menemui banyak kendala.

“Oleh karena itu, kami coba satu terobosan, yaitu bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” terangnya.

“Saya tahu ini tidak gampang, tetapi saya mempunyai keyakinan, sepanjang kita mampu berkomunikasi baik kami di pusat maupun dengan gubernur dan bupati, Insyah Allah persoalan ini kita bisa lakukan akselerasi semaksimal mungkin,” tandasnya.

Menurutnya, pembangunan di Sumba Timur merupakan modeling dan revitalisasi dengan membangun kawasan tambak udang modern terintegrasi.

“Program tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri senilai Rp 7,5 triliun. Kalau menggunakan APBN, negara punya keterbatasan. Sehingga kita menggunakan privilege negara untuk mendapatkan pinjaman. Tapi pinjaman ini harus bisa dikembalikan,” ujarnya.

Supaya efektif dan efisien program tersebut, kata dia, akan dibangun kawasan budidaya udang dari hulu ke hilir.

“Dari lahan 1500 hektar yang disiapkan itu hanya 60 persen yang kita gunakan untuk tambak udang dengan terget 40 ton per hektar persiklus. Sisanya itu ada bangunan lainnya,” ungkapnya.

“Untuk zona 1 hulu akan terdiri dari hatchery serta pabrik pakan, zona 2 atau zona on farm atau pembangunan tambak, zona 3 atau zona hilir yakni pabrik es, cold storage, pabrik foam serta distribusi dengan pengembangan bandara dan pelabuhan,” lanjutnya.

Ia berharap agar program tersebut dapat didukung dengan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat NTT.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, program Pembangunan Integrated Shrimp Farming di Sumba Timur harus berjalan dengan lancar. Karena negara Indonesia, khususnya NTT memiliki laut yang kaya.

Menurutnya, Provinsi NTT selalu terlambat dan dikatakan miskin, karena tidak mampu mengelola secara baik potensi atau kekayaan yang ada di daerahnya.

Dia menerangkan, Negara Nowergia, mereka hanya memiliki ikan Salmon. Namun mampu mengelola kekayaan itu dengan baik, dan devisa terbesarnya itu datang dari budidaya ikan Salmon.

“Di seluruh dunia kebutuhan komoditi terbesar itu 10 komoditi, dan Indonesia punya 7-8. Yakni Udang, ikan Kerapu, Tuna, Lobster, Kepiting, Tripang dan Rumput Laut,” jelasnya.

Ia menambahkan, program yang dilakukan akan membuka dunia bahwa disana ada kualitas udang terbaik, kualitas teritorial yang baik, ada sumber manusia yang baru, serta memiliki Bupati atau pemerintah yang memiliki komitmen yang tinggi.

“Dalam waktu dekat, pulau itu akan bayak dihuni manusia, dan memiliki dampak yang super. Program sangat baik yang diberikan Presiden Joko Widodo dan Mentri mampu direpitasi didaerah bahkan di kabupaten. oleh karena itu, kolaborasi ini dapat dijaga dengan baik,” pungkasnya.

“Tidak ada alasan untuk menghalang -halangi program ini. Kalau dihalangi itu akan menghalangi hidup masyarakat NTT. Karena cara ini bukan datang untuk sosialisasi saja. Ini sebuah kerja dengan ekosistem yang baik. Bukan soal dana 7,5 triliun tetapi dampaknya untuk masyarakat,”ungkapnya.

Menurutnya, proyek ini juga akan membuka dunia bahwa disana (Sumba Timur, red) akan ada kualitas udang terbaik dan SDM yang bagus. Karena itu, ini adalah sebuah momentum yang baru buat Kabupaten Sumba Timur

Bupati Kabupaten Sumba Timur, Drs. Khristofel Praing, M.Si, menjelaskan, penandatanganan rencana pembangunan Integrated Srimp Farming sebagai upaya nyata dari Gubernur, dan komitmen penguatan dirjen perikanan dan budidaya ikan seluruh Indonesia, termasuk di NTT, khususnya di Sumba Timur.

“Bagi Pemerintah kabupaten Sumba Timur, tentu tidak ada pilihan, selain mendukung penuh untuk menyukseskan program ini. Kita akan jalankan, yang penting bagi tugas. Apa yang menjadi tugas Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kita bersinergi, berkolaborasi menyukseskan program ini,” tandasnya. (koranntt)