Terhadap LPJ Gubernur Tahun 2021 Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT Tajam, Kritis dan Terukur

Kupang, MITC – Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT terharap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD NTT 2021 oleh Gubernur NTT terbilang sangat tajam, kritis dan terukur.

Sebagamana dibacakan oleh juru bicara Fraksi Golkar DPRD NTT, Gabrel Manek dalam sidang paripurna, Rabu (18/5/2022) lalu, Fraksi Golkar menyoroti secara tajam, kritis dan terukur LPJ Gubernur NTT terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran pemerintah.

Fraksi Golkar dalam pemandangan umum fraksi memberi sejumlah catatan tajam, kritis dan terukur menyangkut sejumlah item penggunaan anggaran.

Pertama,  berdasarkan rasio kinerja keuangan daerah tahun 2021 terungkap bahwa setiap tahun kebutuhan fiskal Provinsi NTT terus membesar, sementara  kapasitas fiskal kita hanya Rp 1.292.137.733.417.

“Inilah kemampuan riil fiskal NTT untuk membiayai program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dalam tahun anggaran 2021. Sementara ruang fiskal NTT hanya sebesar Rp 2.413.412.930.553 untuk membiayai program-program  prioritas pembangunan TA 2021. Dan bila kita melihat keseimbangan  primer APBD TA 2021, maka terjadi minus sebesar Rp 969.055.448.634, sehingga Pemda NTT sebenarnya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar biaya bunga pinjaman plus pokok pinjaman yang secara total berada pada kisaran Rp 1,4 triliun,”  papar Gabriel Manek membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.

Fraksi Golkar juga menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemda NTT. Dari empat BUMD itu, hanya dua yang memberi kontribusi PAD yakni Bank NTT dan PT Jamkrida.

Sedangkan dua BUMD yang lain, yakni PT Flobamora dan PT KI Bolok belum memberikan kontribusi PAD pada APBD TA 2021.

“Yang sulit dipahami Fraksi Golkar adalah nasib PT Flobamor, bukan saja karena belum memberikan kontribusi selama bertahun-tahun, tetapi  nasibnya dan orientasi bisnisnya. Selama satu dua tahun terakhir ini DPRD NTT terus menyoroti kinerja PT Flobamor ini.  Fraksi Partai Golkar sendiri sudah berkali-kali  meminta agar PT Flobamor ini diaudit keuangan dan kinerjanya.  Bahkan Fraksi Golkar merekomendasikan agar PT Flobamor dilikuidasi saja dan membentuk BUMD baru,” jelas Gabriel Manek membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.

Untuk PT perbaikan dan kemajuan PT Flobamor, Fraksi Golkar meminta Gubernur NTT mengaudit perusahaan ini dengan fokus pada beberapa hal  berikut ini:

1. Audit terhadap dana subsidi pemerintah pusat untuk pengelolaan dua KMP (kapal motor penyeberangan/feri) yang dikelola PT Flobamor
2. Audit dana pinjaman Rp 100 miliar dari Bank NTT dengan agunan asset Flobamora Regency.
3. Audit keuangan Hotel Sasando Internasional yang tahun 2021 tidak menghasilkan dividen.
4. Audit terhadap pengelolaan Hotel Plago yang ditelantarkan oleh PT Flobamor
5. Audit investigasi atas pengadaan beras Dinas Sosial yang berpotensi  menimbulkan kerugian negara.
6. Audit terhadap begitu banyak anak perusahaan PT Flobamor
7. Audit terhadap Rp 1,6 miliar berupa dividen yang tidak disetor ke kas daerah Pemda NTT.

Fraksi Golkar juga menyoroti  tekad Pemda NTT menjadikan  sektor pariwisata sebagai prime mover. “Fraksi Golkar meminta agar cakupan  alokasi program dan besaran  anggaran pembangunan pariwisata harus ditingkatkan sebagai memadai sebagai prime mover pembangunan daerah dalam setiap  Tahun Anggaran dengan terlebih dahulu menyelesaikan status kepemilikan tanah pada  tujuh destinasi wisata baru yang baru dibangun,” jelas Gabriel Manek membacakan  pendapat fraksinya.(*aat)