Wacana Tunda Pemilu 2024, Golkar Masih Mengkaji

Oleh Tony Kleden

Rasanya tidak ada diskusi yang lebih hangat di republik ini seminggu terakhir selain wacana penundaan Pemilu 2024, dan dengan demikian memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Wacana penundaan pemilu menggelinding cepat dan menyita perhatian publik luas setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar,  Rabu (23/2/2022), melempar usulan agar  Pemilu 2024 ditunda.

“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden,” ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis, Rabu (23/2/2022), sebagaimana dikutip dari tempo.co.

Muhaimin menjelaskan, usul itu terlintas usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin,  para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19.

Muhaimin  menilai momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik. Ia menilai pemilu kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih menunggu atau wait and see.

Muhaimin  menilai transisi kekuasaan akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Pemilu juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Tiga kondisi ini, ujar Muhaimin, tidak baik untuk momentum perbaikan ekonomi. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Sontak saja usulan ini meramaikan jagat politik di Tanah Air.  Beragam pendapat dan sikap muncul meramaikan wacana ini.  Para ahli tata negara membedah tuntas. Para ahli hukum mengkaji serius. Sejumlah ketua umum partai juga sudah lantang bersuara. Menyatakan pendapat dan sikap.

Tidak lama setelah Muhaimin, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan,  bersuara.  Tegas dan jelas mendukung Pemilu 2024 ditunda. PAN setuju pemilu ditunda.

“Kami memutuskan setuju pemilu diundur,” kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).

Zulkifli menyampaikan lima alasan yang membuat dirinya setuju jika Pemilu 2024 ditunda. Salah satu alasan yang disoroti adalah perkembangan masalah global.

Ia menilai, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina akan berdampak pula pada perkembangan ekonomi di Indonesia.

Sebaliknya, ada tiga partai yang sudah secara tegas menolak Pemilu 2024 ditunda. Tiga partai itu, yakni PDIP, Gerindra dan Nasdem. Sementara partai-partai lain belum menyatakan sikap. Masih wait and see.

Bagaimana sikap dan posisi Partai Golkar? Partai Golkar punya sikap yang elegan. Terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 itu, Golkar memilih  mengkaji secara cermat dan tepat.  Kajian itu mesti merujuk dan berdasar pada banyak aspek. Baik itu aspek ekonomi, sosial, politik dan terutama dari aspek hukum.  Dengan begitu tidak benar jika dikatakan Partai Golkar mendukung penundaan pemilu. Juga belum bisa dinilai bahwa Golkar menolak penundaan pemilu.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, ketika melantik  pengurus DPD I Golkar Provinsi Riau, Kamis (24/2/2022), sudah menyatakan sikap Golkar. Aspirasi yang menginginkan penundaan pemilu, kata Airlangga, akan dikaji serius secara internal di Partai Golkar dan kemudian dibicarakan dengan partai-partai lain.

“Pada waktunya nanti kita akan menang Pilpres, apalagi kalau cuma mau dua kali (periode), tapi kita musti jaga (aspirasi) sekarang,” ujar Airlangga pada pidato pelantikan pengurus DPD Golkar Provinsi Riau itu.

Jelas, Airlangga tidak menegaskan Golkar mendukung penundaan Pemilu 2024.  Nada dasar pernyataan Airlangga adalah mendengar aspirasi masyarakat dan mengkajinya secara serius lalu kemudian dibicarakan dengan partai-partai lain.

Pentingnya mengkaji keinginan menunda Pemilu 2024 juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng. Anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 (Flores, Lembata, Alor) ini mengatakan, keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024 datang dari permintaan masyarakat, yang disampaikan kepada Ketua Umum, juga kepada anggota DPR RI Fraksi Golkar.

Sesuai dengan slogan dan spiritnya Suara Rakyat, Suara Golkar, kata Mekeng, Golkar mesti merespon aspirasi masyarakat itu. “Tentu harus melibatkan semua parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI, Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” tegas Mekeng.

Dari pernyataan dan penjelasan Airlangga Hartarto dan Melchias Markus Mekeng menjadi jelas seperti apa posisi Golkar terkait dengan keinginan menunda Pemilu 2024.   Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa posisi Golkar adalah akan mengkaji secara internal dan  meneruskan aspirasi masyarakat untuk dibicarakan dengan partai lain.

Meski sikap Golkar seperti itu, sejumlah pengurus teras DPP Golkar masih nimbrung berbicara. Nadanya bahkan lebih tegas, yakni menolak penundaan pemilu. Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Golkar, misalnya, tegas mengatakan, tak ada alasan fundamendal yang konstitusional menunda pemilu.

Sebab menunda pemilu, kata Nurdin,  berarti mengingkari demokrasi yang menjadi pilihan para pendiri bangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan diteguhkan melalui Reformasi ‘Berdarah’ 1998.

“Sistem demokrasi memang tidak sempurna. Namun, itulah sistem terbaik yang ada di dunia saat ini. Karena itu, kita tidak usah merusak sistem yang sudah semakin membaik ini. Kemajuan yang kita alami dalam 24 tahun era Reformasi adalah buah dari demokrasi yang ditandai dengan siklus pileg, pilpres, dan pilkada lima tahunan,” kata Nurdin.

Senada dengan Nurdin Halid, kader muda Partai Golkar, Wirendra Tjakrawerdaja, tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Baginya, menunda pemilu sama saja seperti melegalkan kekuasaan otoriter.

“Pandangan saya soal narasi itu sangat pragmatis dan termasuk cara melanggengkan kekuasaan otoriter yang dilindungi oligarki politik, yang menguasai partai-partai,” kata Wirendra sebagaimana dirilis Info Indonesia, Selasa (1/3/2022).

Wirendra bahkan  menilai wacana penundaan pemilu  tidak sesuai dengan semangat reformasi, serta menghendaki kekuasaan otoriter yang pragmatis. Karena itu Wirendra tidak melihat ada  alasan yang relevan untuk menunda pemilu.

Dengan penjelasan yang serba ringkas ini, menjadi jelas sekarang seperti apa posisi dan sikap Partai Golkar terkait keinginan menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Sikap Golkar tegas dan jelas: mengkaji aspirasi masyarakat dan membicarakannya dengan partai lain. (*)

Penulis, pemimpin redaksi kabarntt.co