Pilwabup Ende, Dari Fatsun Politik Milik Golkar
Pemilihan Wakil Bupati Ende tinggal menunggu hari. Dari fatsun politik, mestinya kursi nomor dua Ende itu milik Golkar sebagai partai utama yang mengusung duet Marselinus YW Petu-Djafar Ahmad dalam Pilkada 2018. Jabatan pimpinan daerah Kabupaten Ende mengalami pergeseran setelah bupatinya, Marselinus YW Petu, yang juga Ketua Golkar Kabupaten Ende, meninggal dunia di Kupang, Minggu (26/5/2019).
Penyebab meninggalnya dikabarkan akibat serangan jantung.
Sesuai regulasi yang berlaku, wakilnya Djafar Achmad, dilantik menjadi Bupati Ende, Minggu (8/9/2019). Setelah melalui proses yang lumayan panjang berbagai tahapan yang dilakukan DPRD Ende untuk mengisi jabatan wakil bupati, akhirnya mengerucut pada dua nama calon yakni Dominikus Minggu Mere dan Erikos Emanuel Rede.
Dominikus Minggu Mere usungan Golkar dan Erikos Emanuel Reda usungan Nasdem. Menurut rencana, Kamis (11/11/2021) besok akan dilangsungkan pemilihan oleh anggota DPRD Ende.
Merespon pemilihan Wabup Ende itu, Dr. Ahmad Atang, dosen ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang mengatakan, dari fatsun politik maka Golkar sesungguhnya lebih berhak atas jabatan Wakil Bupati Ende.
“Jika dilihat dari fatsun politik, maka Golkar sesungguhnya lebih berhak atas jabatan wakil bupati. Oleh karena itu, figur dari Partai Golkar telah mengerucut ke Domi Mere. Sebagai seorang birokrat, Domi Mere bukanlah orang baru, karena telah lama berkarir di Kabupaten Ende, bahkan pernah menjabat sebagai Sekda Ende, sebelum pindah ke provinsi,” kata Atang kepada media ini, Rabu (10/11/2021).
Atang melihat, bahwa realitas politik lokal lebih menghendaki figur Domi Mere karena mendapat suporting politik relatif luas dari tokoh lintas agama.
“Ini menjadi modal kuat untuk membantu bupati memajukan Kabupaten Ende dalam sisa waktu dua tahun ke depan,” kata Atang.
Domi Mere, kata Atang, juga menjadi figur yang disenangi oleh Bupati Ende, Djafar Ahmad, sehingga akan lebih mudah dalam membangun komunikasi politik dengan bupati.
“Atas dasar itu Golkar sebagai partai pengusung utama harus mengambil langkah politik secepatnya agar posisi kursi Wakil Bupati tidak terkatung-katung dalam ketidakpastian. Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi publik di Kabupaten Ende bahwa Golkar telah merespon aspirasi yang berkembang dengan menetapkan calon wakil bupati. Golkar mesti mengambil momentum ini untuk menunjukkan bahwa Golkar serius dalam mengambil langkah politik,” tegas Atang.
Pendapat serupa juga diungkap Lasarus Jehamat, staf pengajar FISIP Undana Kupang. Lasarus menyebut dua alasan mengapa kursi Wakil Bupati Ende milik Golkar.
“Menurut saya, dari aspek etika politik, yang harus menjadi wabup itu dari Golkar. Dua alasan etis dan politis yang bisa diajukan. Pertama, Bupati dan Wabup Ende dulu dimenangkan oleh Partai Golkar. Kedua, Partai Golkar itu tim utama koalisi. Jadi, laik kalau kader Golkar yang jadi Wabup Ende,” tandas Lasarus.(*NP/AAT)
