Inche Sayuna Soroti Manajemen Data Covid NTT Yang Tidak Sinkron Dengan Data Pusat
Kupang, MITC – Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Dr. Inche Sayuna tegas menyoroti manajemen data Covid-19 yang buruk dan amburadul. “Ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa manajemen data kita sangat buruk,” sebut Inche Sayuna, Senin (9/8/2021).
Sekretaris DPD Golkar Provinsi NTT ini menyebutkan, sebetulnya Pemerintah sudah punya situs resmi Covid-19 yang dikelola oleh Satgas Covid. Dan, data ini diharapkan dapat diperbaharui secara real time sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan berbagai pihak. “Semuanya dibiayai dari APBD tetapi kenyataannya data ini tidak jalan. Bayangkan sampai ditangan seorang Presiden saja masih salah, ini ini sangat disayangkan,” ujar Inche seperti yang dilansir dari selatanindonesia.com
Ia mengatakan, Presiden Jokowi ketika mengumumkan perkembangan pandemi Covid-19 dan memberi penekanan khusus kepada Peovinsi NTT dengan merujuk pada data yang salah. “Ini sebuah kefatalan yang dibuat oleh Pemda dalam mensuport data real yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Inche.
Politisi senior asal Kabupaten TTS ini mengatakan, harus diingat bahwa data itu sebagai alat navigasi. Dan, data yang valid sangat menentukan arah kebijakan penanganan Covid-19 sehingga apapun kebijakan yang diambil dapat akurat dan tepat sasaran.
Inche menambahkan, Kabupaten/Kota perlu digenjot agar ada sinkronisasi data yang disampaikan ke Propinsi untuk diteruskan ke Pusat sehingga dapat menentukan perkembangan peta zonasi resiko, utamanya pada kasus positif, sembuh dan meninggal. “Ketersediaan data yang valid dan dapat diandalkan perhitungan zonasi resiko dapat dilakukan secara lebih cepat dengan akurasi waktu yang pendek. Webside data Covid-19 harus aktif dikelola dan Pemda Kabupaten/Kota harus lebih agresif dan proaktif untuk mengupdate data,” ujar dia.
Dikatakan Inche, sistemnya sudah dibuat, tinggal mengoptimalkan tenaga- tenaga khusus yang bisa mengelola data ini dengan lebih fokus lagi. Ia juga menyarankan agar perlu diterapkan reword and punishment Kepada Pemda Kabupaten/Kota dalam managemen pelaporan data Covid-19 sesuai real time.
Tentang 3 catatan serius yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Iche mengatakan, haris benar-benar diperhatikan untuk dilaksanakan secepatnya. “Terlepas dari benar atau tidaknya data tersebut, tetapi menurut saya 3 catatan Bapak Presiden terkait mobilisasi yang harus dibatasi dengan ketat, optimalkan tindakan testing dan tracking serta penyediaan sarana isolasi mandiri secara terpusat harus segera di laksanakan di NTT baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota,” sebutnya.
Tidak hanya itu, Inche mengatakan, peran kolaborasi antar unsur Pemda, TNI Polri, masyarakat, dan tokoh agama sangat dibutuhkan saat ini termasuk memaksimalkan peran posko-posko yang berbasis komunitas.
Untuk diketahui, Sekda NTT, Benediktus Polo Maing menyatakan bahwa data kasus harian Covid-19 yang angkanya mencapai 3,598 itu benar. Data tersebut merupakan akumulasi kasus yang belum ter-input sejak Mei hingga Agustus 2021.
Dilansir dari timexkupang.com disebutkan, sistem pendataan kasus Covid-19 di Provinsi NTT tidak dikelola dengan baik dan terkesan amburadul. Hal itu terungkap ketika ramai muncul berita berdasarkan keterangan Satgas Covid-19 Pusat bahwa kasus harian di NTT pada Jumat (6/8) sebanyak 3.598 kasus baru.
Setelah berusaha, Sekda Ben Polo Maing menyatakan bahwa data kasus harian yang jumlahnya sampai 3,598 itu benar. “Itu sebenarnya bukan kasus yang terjadi dalam sehari, yakni pada Jumat (6/8). Jumlah itu merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya yang belum di-input. Sehingga akumulasinya sebanyak itu,” jelas Ben Polo Maing, Jumat (6/8) malam. (AAT)
